Akselerasi Pembangunan Desa, TPP Lombok Barat Gelar Rakor Penguatan Koordinasi

 

Dalam upaya mengakselerasi kinerja dan mengoptimalkan kualitas koordinasi pendampingan desa secara berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat, segenap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Kamis, 11 Juni 2026. Kegiatan yang berpusat di Aula Kantor Camat Kediri tersebut dihadiri oleh seluruh elemen TPP tingkat kabupaten hingga Tenaga Ahli Provinsi (TA Prov). Forum ini merepresentasikan momentum penting dalam menyinergikan kebijakan makro pemerintah dengan implementasi mikro di tingkat desa. Hal tersebut selaras dengan fungsi esensial TPP sebagai fasilitator utama yang mengawal tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan, hingga pemberdayaan masyarakat perdesaan. Melalui pendekatan diskusi partisipatif, rakor ini difokuskan pada perumusan langkah taktis untuk mereduksi hambatan teknis maupun administratif. Selain itu, forum ini ditujukan untuk memaksimalkan efektivitas tata kelola Dana Desa dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, rakor ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis terhadap capaian program guna menjamin prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga dalam setiap tahapan implementasi kebijakan desa

 

Rapat koordinasi ini berfokus pada sinkronisasi program pembangunan nasional dan desa. Kegiatan diawali dengan pemaparan manajemen operasional oleh Koordinator Provinsi (TA Korprov) sebagai landasan pendampingan. Selanjutnya, para Penanggung Jawab Kegiatan (PIC) menyajikan evaluasi komprehensif, yang meliputi pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama (BUMDesma) LKD, realisasi Dana Desa beserta sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA), perencanaan pembangunan desa, serta program percepatan pencegahan stunting. Guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, forum ini juga mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Agenda
diakhiri dengan diskusi interaktif untuk merumuskan rekomendasi taktis. 

Koordinator Provinsi (Korprov) Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Abdul Zohri, S.Kom., menekankan tiga pilar strategis dalam optimalisasi manajemen data pendampingan desa. Pilar pertama berfokus pada evaluasi diri internal guna mengidentifikasi kelemahan operasional sekaligus memitigasi potensi konflik akibat disonansi komunikasi dan koordinasi. Pilar kedua berupa sosialisasi implementasi teknis Aplikasi DRP V3 yang kini menerapkan pembatasan entri mandiri berbasis daring dengan tenggat maksimal tiga hari; keterlambatan pengisian akan berdampak langsung pada penangguhan rekomendasi gaji. Pilar ketiga menyoroti urgensi validasi data By Name By Address (BNBA) bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa melalui verifikasi dan perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara berjenjang. Secara keseluruhan, integrasi antara evaluasi yang konsisten, kedisiplinan pelaporan, dan validasi data yang akurat diyakini mampu meningkatkan tata kelola di tingkat kabupaten serta provinsi sekaligus memperkuat profesionalisme TPP.

 

Pada sesi pemaparan berikutnya, Wirajaya, S.T., M.T., selaku Koordinator Kabupaten (Korkab) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Lombok Barat, menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat desa. Melalui momentum tersebut, partisipasi aktif dari seluruh jajaran TPP Lombok Barat mulai dari tingkat kabupaten hingga desa sangat diperlukan untuk mengawal tata kelola PBJ desa yang akuntabel. Pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan ini diproyeksikan mampu membentuk desa percontohan baru di Lombok Barat dalam hal kelayakan dan akurasi praktik pengadaan di tingkat lokal, mereplikasi keberhasilan yang telah dicapai oleh Desa Lembuak. Oleh karena itu, langkah strategis ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola birokrasi institusi desa, tetapi juga menjadi implementasi nyata dari integrasi regulasi nasional untuk mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat berbasis potensi domestik. Melalui keterpaduan kebijakan tersebut, peran TPP Lombok Barat menjadi pilar utama yang menjembatani regulasi formal dengan kebutuhan riil di tingkat desa.

LOMBOK BARAT RAIH CAPAIAN 100% DALAM PEMERINGKATAN BUMDES DAN BUMDESMA TAHUN 2026

LOMBOK BARAT RAIH CAPAIAN 100% DALAM PEMERINGKATAN BUMDES DAN BUMDESMA TAHUN 2026

SINERGI TPP DAN PENGURUS BUMDes/BUMDesma LKD TUNTASKAN TARGET PEMERINGKATAN DI LOMBOK BARAT

LOMBOK BARAT - Proses pemeringkatan lembaga ekonomi desa di Kabupaten Lombok Barat paruh pertama tahun ini resmi mencapai target 100 persen. Sebanyak 126 entitas yang terdiri dari 119 BUMDes dan 7 BUMDesma LKD telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pengisian data instrumen pemeringkatan. Keberhasilan aksi kolektif ini merupakan buah dari sinergi solid serta komitmen tinggi dari seluruh pengurus BUMDes/BUMDesma dan Tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Lombok Barat. Melalui basis data yang akurat ini, diharapkan tata kelola kemandirian ekonomi desa di Lombok Barat dapat terus bertransformasi ke arah yang lebih progresif dan berkelanjutan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang strategis untuk memetakan status kelas entitas mulai dari tahap perintis hingga maju sehingga BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dalam upaya mencapai target pembangunan wilayah berbasis data. Capaian ini secara simultan merepresentasikan optimalisasi peran BUMDes dan BUMDesma sebagai katalisator ekonomi inklusif, yang tidak hanya berorientasi pada profit (komersial), tetapi juga mengemban fungsi pemberdayaan masyarakat (sosial) guna menekan disparitas ekonomi antar desa di wilayah regional. Dengan demikian, legitimasi status yang diperoleh dari hasil pemeringkatan ini tidak sekadar menjadi capaian administratif, melainkan menjadi fundamen penting dalam meningkatkan akuntabilitas institusional dan daya saing kemitraan strategis BUMDes/BUMDesma di pasar yang lebih luas.

Penanggung Jawab (PIC/TPP) Pemeringkatan BUMDes/BUMDesma LKD Kabupaten Lombok Barat, Ir. Yusmi Zulvia, menegaskan bahwa instrumen akreditasi sangat bergantung pada verifikasi data empiris dan kesiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis digital. Evaluasi komprehensif ini mengukur tujuh dimensi strategis, yaitu: kelembagaan, manajemen, unit usaha, kerja sama, aset/permodalan, pelaporan keuangan, serta dampak sosial ekonomi. Guna menjamin validitas dan asas legalitas, seluruh dokumen portofolio yang diunggah meliputi struktur organisasi, hingga laporan keuangan dan kemitraan formal. Lebih lanjut, Yusmi mengakui bahwa penyusunan laporan keuangan yang tertib belum dapat dilakukan oleh seluruh pengurus. Keterbatasan latar belakang Pendidikan khususnya minimnya pengurus berlatar pendidikan ekonomi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, hasil pemeringkatan ini akan menjadi landasan evaluasi strategis guna merumuskan program pembinaan dan pendampingan yang lebih terarah di masa mendatang, langkah intervensi ini diharapkan mampu mereduksi kesenjangan kompetensi (competency gap) pengurus, sekaligus mentransformasi BUMDes/BUMDesma menjadi entitas ekonomi desa yang akuntabel, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menutup pernyataannya terkait capaian target 100 persen dalam Pemeringkatan BUMDes/BUMDesma ini, Yusmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas tercapainya target penginputan data pemeringkatan BUMDes/BUMDesma di Kabupaten Lombok Barat. Capaian ini merupakan manifestasi nyata dari sinergitas seluruh elemen, mulai dari pengurus BUMDes/BUMDesma, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), hingga jajaran pemerintah desa dan kecamatan. Ia menambahkan, bahwa kegiatan pemeringkatan ini hendaknya diselenggarakan secara rutin guna memastikan terciptanya evaluasi yang berkesinambungan dan terpadu.

https://fanrisa1985.blogspot.com/2026/05/kolaborasi-tpp-dan-bumdes-kunci-sukses.html

https://fanrisa1985.blogspot.com/2026/05/kolaborasi-tpp-dan-bumdes-kunci-sukses.html

PEMERINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA

                         KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)PERLU DIUKUR

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa PDTT RI Nomor: 2/KMDT/IV/2026 tanggal 10 April 2026 perihal _Pemutakhiran Data dan Pemeringkatan BUMDesa Tahun 2026 melalui Aplikasi Sistem Informasi BUMDesa_, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Seluruh BUMDesa diwajibkan melakukan penginputan dan pemutakhiran data   pemeringkatan BUMDesa Tahun 2026 secara mandiri melalui aplikasi           https://bumdes.kemendesa.go.id/pemeringkatan dengan batas akhir *tanggal 8 Mei   2026.

Indikator pemeringkatan meliputi: kelembagaan, administrasi, permodalan, unit usaha,   aset, pelaporan keuangan tahun 2025, kemitraan, dan kontribusi terhadap PADes.       Hasil pemeringkatan akan menjadi dasar klasifikasi BUMDesa Perintis, Pemula,           Berkembang dan Maju serta rujukan program afirmasi dan pembinaan Kemendesa      Tahun 2027.

Sejak surat dirjen diturunkan TPP P3MD kabupaten Lombok Barat melakukan kordinasi dengan dinas PMD kabupaten Lombok Barat berdiskusi tentang langkah strategis yag harus dikaukan dalam rangka mempercepat proses pemeringkatan BUMDEsa bisa dilaksanakan dan diselesaiakn ditingkat bawah, dengan melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan Desa dan BUMDes

 

Mendes Sosialisasikan Program Magang di Jepang saat Dialog dengan Siswa di Islamic Center NTB

Oleh Humas Kemendesa dan PDT

MATARAM - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyosialisasikan program magang di Jepang untuk memantik semangat belajar para siswa NTB. Mendes Yandri memberi gambaran dunia kerja di level internasional sehingga para pemuda bisa mempersiapkan diri secara maksimal.

 

Tak hanya itu, Mendes Yandri juga berpesan agar para siswa NTB yang nantinya bisa berangkat ke Jepang untuk tidak meninggalkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan tetap pulang ke Indonesia setelah mendapat banyak pengalaman di Negeri Sakura tersebut.

 

"Karena persaingan ketat, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Apa yang terjadi di Jepang sebagai sesuatu hal yang sangat baik untuk kemajuan adik-adik bawa ke Indonesia. Setelah sukses di sana jangan sampai nggak pulang, pulanglah ke Indonesia," jelasnya saat dialog dengan Alumni Magang Jepang, Peserta Pelatihan Bahasa Jepang, Siswa SMK/SMA, dan Pendamping Desa Profesional di Islamic Center NTB, Kamis (16/4/2026).

 

Ribuan pemuda NTB disiapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk berangkat ke Jepang melalui program magang. Program ini wajib dimanfaatkan karena diyakini Mendes Yandri sebagai peluang untuk meraih kesuksesan meskipun berasal dari desa.

 

Hal ini sebagaimana perjalanan yang ditempuh Mendes Yandri yang berasal dari desa tertinggal dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Kendati demikian, ia yakin keterbatasan tersebut bukan penghalang untuk meraih cita-cita dan bermanfaat untuk Indonesia.

 

"Masa depan anak-anak sekalian bukan di tangan orang lain tapi di diri sendiri mau jadi apa. Jangan merasa tidak mampu. Selama kita optimis, kuat, rajin, tidak melawan orang tua, baik sama lingkungan pasti akan ada jalan," tuturnya.

 

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri ini, Mendes Yandri berbincang dengan beberapa siswa tentang cita-cita masa depan. Selain itu juga tanya jawab yang diakhiri dengan apresiasi kepada setiap siswa yang naik ke panggung.

 

Menurut Mendes Yandri, hal ini penting untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri khususnya saat berhadapan dengan orang banyak. Ia lantas berpesan agar seluruh peserta yang nantinya berangkat ke Jepang bisa tetap menjaga diri dan nama baik Indonesia serta memperkenalkan segala hal baik tentang negeri ini.

 

"Adik-adik berangkat bukan atas nama pribadi tapi atas nama merah putih atas nama Indonesia. Jadi harus jaga diri jaga nama Indonesia, tolong jaga nama baik bangsa kita termasuk budaya kita," pungkasnya.

 

Foto: Andri/Kemendes PDT 
Teks: Ria/Kemendes PDT

https://kemendesa.go.id/berita/mendes-sosialisasikan-program-magang-di-jepang-saat-dialog-dengan-siswa-di-islamic-center-ntb-id